Inilah Sasaran Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2017

2123
kebijakan pertahanan
Sumber gambar: Reni Rohmawati

Ada tiga sasaran Kebijakan Pertahanan Negara tahun ini yang disampaikan pada Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Jakarta hari ini (12/1). Tiga sasaran itu adalah terujudnya pembinaan kesadaran bela negara (PKBN), peningkatan pembinaan industri pertahanan yang terintegrasi, dan terlaksananya pengiriman pasukan misi pemeliharaan perdamaian dunia yang meningkat menjadi 4.000 peacekeepers.

Menurut Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, “Yang mau kita  tingkatkan itu bela negara untuk seluruh masyarakat.”

Selanjutnya, Menhan menegaskan bahwa bagaimana cara yang dilakukan agar pemahaman tentang bela negara itu sama. “Ujungnya adalah kecintaan kita pada negara. Sebelum sampai ke ujungnya ini, kita harus bangga dulu, baru cinta negara,” tuturnya.

Baca Juga:

Inilah Anggaran Pertahanan Indonesia Hingga 2019

Jusuf Kalla: Industri Pertahanan Bukan untuk Menghancurkan

Untuk mencapai pemahaman yang sama itu, kata Ryamizard, ia sudah menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. “Kalau ada kumpul-kumpul gubernur dan kepala-kepala daerah, akan saya sampaikan (tentang bela negara) agar sama pemahamannya,” paparnya.

Dalam Rapim  yang dipimpin Menhan tersebut, selain Mendagri, hadir pula Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, tiga Kepala Staf Angkatan, Sekjen dan Irjen Kemhan, serta para pejabat di Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan KKIP.

Menhan mengatakan, hasil rapim mengedepankan tentang perujudan peningkatan kesadaran bela negara sesuai dengan program Nawacita. Di samping itu, kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman dari luar.

Baca Juga:

Birokrat pun Banyak Tak Paham Soal Bela Negara

Menhan: Mari Sempurnakan Paham Bela Negara

“Menghadapi berbagai ancaman pertahanan negara itu, selain bertumpu pada profesionalitas TNI dan alutsista yang didukung oleh industri pertahanan, juga perlu melibatkan rakyat, yang memiliki nilai-nilai bela negara melalui PKBN,” tutur Menhan.

Selanjutnya adalah soal industri pertahanan yang harus dibeli dari dalam negeri. “Jika kita belum bisa membuatnya, boleh beli dari luar, tapi persyaratannya kan ada; soal harga, offset, dan lain-lain,” ujar Ryamizard.

Baca Juga:

Direktur Bela Negara: 1 Mei Terdapat Dua Momen Yang Penting

Tiga Hal Ini yang Difokuskan untuk Sukseskan Program Bela Negara

Hasil Rapim juga membahas soal keuangan di Kemhan. “Kemhan tak ingin ada urusannya yang sampai ke BPK,” tandas Menhan.

Author: Fery Setiawan